Lompat ke konten

Berdasarkan PP 04/2022, Masihkah Akreditasi Sekolah/Madrasah dilaksanakan oleh suatu Badan yang disebut BAN S/M?

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan pada tanggal 12 Januari 2022, Dapat di download (DI SINI) memberikan kepastian hukum pelaksanaan PP Nomor 57 Tahun 2021 yang sebelumnya penuh pro dan kontra.

Pada pasal 50:  Akreditasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dilakukan terhadap:
a. Satuan Pendidikan anak usia dini; b. Satuan Pendidikan padaJenjang Pendidikan dasar dan menengah; c. program pendidikan kesetaraan; d. Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan tinggi; dan e. program Pendidikan pada Jenjang Pendidikan tinggi.  Hasil dari akreditasi oleh Pemerintah Pusat menjadi dasar untuk penetapan status akreditasi, yang menggambarkan kelayakan suatu program.

Selanjutnya, pada PP 4 tahun 2022 juga diisipkan pasal 51 A  secara lengkap berbunyi: Ayat (1) Akreditasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan oleh:  a. suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan untuk pendidikan anak usia dini, Jenjang Pendidikan dasar, dan Jenjang Pendidikan menengah; dan b. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Jenjang Pendidikan tinggi. Ayat (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Ayat (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

  • mengembangkan instrumen akreditasi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
  • memantau pencapaian Standar Nasional Pendidikan melalui pelaksanaan akreditasi;
  • melaporkan hasil pencapaian Standar Nasional Pendidikan secara nasional berdasarkan hasil akreditasi             sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Menteri;
  • mengembangkan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan evaluasi hasil pencapaian Standar Nasional Pendidikan secara nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c sebagai rekomendasi penetapan Standar Nasional Pendidikan oleh Menteri; dan
  •  memberikan umpan balik kepada Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk mendorong pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

Pada Pasal 51A jelas tertulis bahwa untuk akreditasi perguruan tinggi masih disebut Badan Akreditasi Perguruan Tinggi, sedangkan untuk jenjang sekolah menengah ke bawah tidak disebutkan sebagai Badan Akreditasi Sekolah. Tugas dari badan akreditasi ini, selain melaksanakan akreditasi juga diharuskan merumuskan standar nasional pendidikan. Pertanyaannya adalah “apakah BAN S/M yang sekarang masih diberikan tugas untuk melaksanakan akreditasi apabila PP 4 Tahun 2022 diimplementasikan secara penuh? Atau kementerian akan membuat suatu badan baru lagi sesuai amanat PP tersebut? Jawabannya akan ada setelah beberapa bulan ke depan setelah lahir Peraturan Menteri sebagai turunan Peraturan Pemerintah ini. Mari ditunggu bersama…

Tinggalkan Balasan

You cannot copy content of this page
error: Content is protected !!