Format SKP PNS Berubah? Simak pada PERMENPAN RB Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Menteri PANRB No 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil, memiliki pengertian secara umum yaitu suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan Kinerja; pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan Kinerja; penilaian Kinerja; tindak lanjut; dan sistem informasi Kinerja. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana Kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. Target pencapaian berbentuk kinerja adalah gambaran  hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja. Kinerja dapat dilihat dari  Indikator Kinerja Individu sebagai ukuran keberhasilan Kinerja yang dicapai oleh setiap PNS. Ukuran kinerja yang harus dicapai oleh setiap PNS tergambar pada target yang telah direncanakan atau  hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaaan rencana Kinerja.

Pada Pasal 2 tujuan dari Sistem Manajemen Kinerja PNS untuk: a. menyelaraskan tujuan dan sasaran instansi/ unit kerja/ atasan langsung ke dalam SKP; b. melakukan pengukuran, pemantauan, pembinaan Kinerja dan penilaian Kinerja; dan c. menentukan tindak lanjut hasil penilaian Kinerja. Sistem Manajemen Kinerja PNS dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. objektif; b. terukur; c. akuntabel; d. partisipatif; dan e. transparan. Pada pasal-pasal berikutnya diatur secara teknis tentang sistem manajemen kinerja PNS mulai dari pasal 4 sampai pasal 17.  Pasal 18, khusus mengatur tentang sistem informasi kinerja PNS, dengan melihat perkembangan teknologi digital pada bagian ini tentu akan mengaitkan penggunaan aplikasi digital dan semakin dikuranginya penggunaan kertas.

Peraturan MenPANRB ini, memiliki 294 halaman termasuk lampiran yang menjadi bagian yang tak terpisahkan. Lampiran dari peraturan ini merupakan Pedoman (Juknis) yang dilengkapi contoh-contoh format SKP bagi PNS yang berbeda dengan format SKP tahun sebelumnya. Contoh salah satu format, seperti gambar pada tulisan ini. Kriteria Kinerja Utama 1) Kinerja utama wajib memuat sasaran, indikator dan target pada Perjanjian Kinerja (PK) dengan memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) unit kerja, instansi dan unit kerja mandiri (dapat menggunakan rancangan Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan apabila belum ditetapkan hingga minggu kedua Bulan Januari), serta dapat ditambahkan dengan: a) direktif atau penugasan dari pimpinan instansi atau pejabat pimpinan tinggi diatasnya. Direktif atau penugasan disusun beserta indikator Kinerja Individu dan targetnya. b) inisiatif strategis dan/atau rencana aksi dalam rangka mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1. Inisiatif strategis dan/atau rencana aksi disusun beserta indikator Kinerja Individu dan targetnya. 2) Kinerja utama berdasarkan Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan direktif wajib mencerminkan kualitas dan tingkat kendali sebagai berikut: a) outcome, yaitu hasil/ manfaat/ dampak yang diharapkan dalam jangka pendek, menengah atau panjang; b) output dengan tingkat kendali rendah, yaitu hasil/ keluaran.

Permen PANRB Nomor 8 Tahun 2021, yang ditandatangani oleh Menteri PAN RB pada tanggal 17 Maret 2021 mulai berlaku tanggal 1 Juli 2021 (Pasal 20, Bagian Penutup). Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman yang cukup kepada para pembaca silakan untuk mengunduh PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (DI SINI) . Silakan dipelajari dengan seksama, semoga bermanfaat.

 

Tinggalkan Balasan