Guru Penggerak Akhirnya menjadi Salah Satu Syarat Guru Untuk Diangkat Menjadi Kepala Sekolah (Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021)

Dasar hukum pengangkatan Kepala Sekolah dari Guru Penggerak akhirnya diterbitkan yaitu Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021, salinannya dapat didownload pada link (DI SINI) . Walaupun hanya menjadi salah satu syarat di antara syarat-syarat lainnya namun cukup memberikan motivasi bagi guru untuk bersusah payah mengikuti seleksi menjadi Calon Guru Penggerak (CGP) dikarenakan setelah dinyatakan lulus menjadi Guru Penggerak diberikan arah yang jelas yaitu menjadi calon Kepala Sekolah.

Peraturan ini menjawab kegelisahan guru-guru yang di awal (Angkatan 1 dan 2) mengikuti Pendidikan Guru Penggerak dengan pertanyaan “Selain dapat ilmu dan keterampilan, apa yang akan diperoleh setelah dinyatakan sebagai Guru Penggerak? Sementara proses pendidikan berlangsung 9 bulan? (dimulai angkatan 5, Pendidikan Guru Penggerak selama 6 bulan) dan tugas-tugas pendidikan yang tidak ringan. Setiap hari selama 6 bulan, calon guru penggerak harus berkutat dengan Modul dalam Learning Management System (LMS), mengikuti Pendampingan Individu dan Loka Karya selama 9 bulan sambil melaksanakan tugas pokok sebagai pendidik di sekolahnya masing-masing.

Persoalan yang muncul justeru terletak pada ‘penerimaan’ pemerintah daerah mengenai peraturan ini,, apakah akan menjadi pertimbangan utama atau hanya sekedar pertimbangan pendukung dalam pengangkatan Kepala Sekolah di daerahnya masing-masing. Sosialisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Kementrian Dalam Negeri sangat diperlukan agar tujuan dan maksud Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang menjadikan Guru Penggerak sebagai salah satu syarat menjadi Calon Kepala Sekolah dapat dipahami oleh semua pihak terutama Pemerintah Daerah. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah masuk wilayah wewenang Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota untuk pendidikan dasar dan Gubernur untuk pendidikan menengah), sehingga memang sangat perlu dibangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak yang memiliki kewenangan.

Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, atau Sekoiah Indonesia di Luar Negeri (Pasal 1 ). Jelas bahwa Kepala Sekolah harus berasal dari guru, bukan dari profesi yang lain dengan syarat-syarat seperti diatur pada Pasal 2 ayat 1.

Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah adalah Guru Penggerak. Tinjauan literatur dan penelitian yang terkait dengan mutu pendidikan di suatu sekolah, selalu menempatkan figur Kepala Sekolah sebagai faktor dominan yang mempengaruhi mutu sekolah. Oleh karena itu, wajar apabila Guru sebagai calon Kepala Sekolah harus memiliki kompetensi Guru Penggerak: (1) mengembangkan diri dan orang lain; (2) memimpin pembelajaran; (3) memimpin pengembangan sekolah; dan (4) memimpin manajemen sekolah. Sementara itu, menadi Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagaimana dalam video berikut ini:

Dalam Permendikbudristek ini, guru yang diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi; b. memiliki sertifikat pendidik; c. memiliki Sertifikat Guru Penggerak; d. memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi Guru yang berstatus sebagai PNS; e. memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; f. memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian; g. memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/ atau komunitas pendidikan; h. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dar. zat adiktif iainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah; i. tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana; dan k. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah.

Memperhatikan persyaratan di atas, menjadi guru penggerak hanya salah satu syarat dan harus memenuhi semua persyaratan yang lain apabila guru diberi tugas  menjadi Kepala Sekolah. Pada persyaratan huruf g, harus memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 tahun sebagai wakil kepala sekolah atau ketua mgmp atau pengurus organisasi profesi. Saat diangkat pertama kali menjadi Kepala Sekolah berusia paling tinggi 56 tahun, berarti apabila guru pada saat ini menjadi Guru Penggerak dan berusia muda (kurang dari 50 tahun) masih ada waktu yang cukup untuk memenuhi persyaratan terutama syarat pada huruf g.

Bagaimana jika pada suatu wilayah (Kabupaten/Kota atau Provinsi) ketersediaan Guru Penggeraknya kurang? Peraturan ini memberikan solusi (Pasal fleksibel) yaitu pada Bagian Kedua Pasal 4 ayat 1: Dalam hal jumlah Guru yang memiliki sertilikat calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak di wilayahnya tidak mencukupi, Pemerintah Daerah dapat menugaskan Guru sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang belum memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak.

Sebenarnya alur logika pada pasal 4 ini jelas yaitu semua guru penggerak harus dijadikan Calon Kepala Sekolah dan apabila memenuhi semua persyaratan, Pemerintah Daerah harus mengangkatnya menjadi Kepala Sekolah. Pada Bab IX  Ketentuan Peralihan Pasal 27 huru c dinyatakan bahwa Guru yang telah memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah yang diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2O21 dapat diberi tugas sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Guru yang telah menyelesaikan pendidikan guru penggeraknya perlu bersatu dan bergerak terus dalam suatu komunitas, untuk mengawal implementasi Peraturan ini di daerahnya masing-masing. Kekuatan suara komunitas tidak dapat dipandang sepele, untuk memperjuangkan hak Guru Penggerak menjadi salah satu syarat menjadi Calon Kepala Sekolah. Hal ini sangat perlu dilakukan agar Peraturan ini dapat benar-benar dijadikan pertimbangan utama oleh Pemerintah Daerah dalam pengangkatan Kepala Sekolah. Apabila semua Pemerintah Daerah melakukan hal yang sama, harapan perbaikan pendidikan lebih maju setahap akan segera terwujud. Semoga….

Tinggalkan Balasan