Berapa Honor Guru non PNS yang mengajar di SD dengan jumlah peserta didik 60 orang dan 6 guru honorer?

Semenjak beredarnya Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS reguler,( Bantuan operasional sekolah selama ini memang ada yang disebut BOS Afirmasi, BOS Kinerja, dan BOS Reguler yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada sekolah-sekolah yang telah memenuhi persyaratan). Juknis ini dibahas habis terutama yang menyangkut Pasal yang mengatur pembayaran honor.   Bahkan di salah satu tulisan ada judul yang seolah-olah BOS 2020 meningkatkan kesejahteraan Guru Honorer.

Apa benar, guru honorer akan dinaikkan honornya sesuai Juknis BOS Reguler 2020? Tulisan ini memberikan informasi utuh, apa dan bagaimana honor guru honorer di sekolah. Pada Permendikbud Bab 3 tentang Alokasi Dana, Pasal 6, memang benar besaran dana BOS mengalami kenaikan Rp 100.000,- per peserta didik pertahun. SD dari Rp. 800.000,- menjdi 900 rb per peserta didik/tahun, SMP yang semula Rp. 1000.000,- menjadi Rp. 1.100.000,- 1 jt menjadi 1 juta seratus, SMA semula 1,4 jt rupiah menjadi 1,5 juta rupiah, SMK yang semula 1,5 juta rupiah menjadi 1,6 juta rupiah, dan untuk SLB menjadi 2 juta rupiah.

Melihat kenaikan ini, langsung muncul pemikiran sederhana begini “jadi honor guru honorer bisa dong langsung dinaikkan, apabila pengeluaran operasional sekolah lainnya tidak mengalami perubahan?” Walaupun benar cara berfikir seperti itu, namun tidak otomatis seperti itu. Beberapa syarat harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Guru non PNS agar dapat dibayarkan honornya dari dana BOS Reguler. Berapa besar honor Guru non PNS dari Dana BOS Reguler tahun 2020? Mari Kita simak terlebih dahulu simulasi perhitungan dana bos reguler untuk Sekolah Dasar (SD) yang memiliki peserta didik berjumlah 60 orang, 6 Guru Non PNS, dan satu orang PNS yaitu Kepala Sekolahnya.

Jumlah dana yang diterima dari BOS Reguler setiap tahun untuk 60 peserta didik adalah 60 orang  x Rp. 900.000,- = Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah/tahun)

Sesuai Juknis Pasal 9 ayat 3: Pembayaran untuk honor jadi  50% x 54 juta rupiah diperoleh  Rp.  27.000.000,- per tahun. Berarti besar honor setiap bulan untuk setiap orang, dicari dari 27 juta rupiah dibagi 12 bulan kemudian dibagi 6 orang diperoleh RP 375.000, perbulan. Bila diasumsikan mengajar 26 hari kerja setiap bulannya, maka guru honorer dibayar Rp. 14,423 setiap hari. Untuk sekolah dasar yang peserta didik 60 dan alokasi honor 50% dari dana Bos reguler untuk 6 orang guru honor

Sejahtera? Jawabannya relatif tapi yang jelas jauh dari upah minimum suatu kabupaten atau kota, Kalau menggunakan asumsi UMR, pertanyaan yang muncul UMR mana yang setiap bulan dibayar 375 ribu rupiah. Perhitungan ini menggunakan dana BOS 2020 yang boleh 50% digunakan untuk honor, terus berapa yang diterima sebelumnya yang persentase honor lebih kecil dari 50%? Silakan dihitung sendiri.

Di sekolah, peserta didik tidak menganggap berbeda antara guru non PNS dan PNS. Tugas dan kewajibannya sama, ya… mendidik, mengajar, melatih, menilai. Administrasi mengajarnya pun harus sama. Tentu saja yang berbeda penghasilannya saja. Luar biasa… dengan honor kurang dari 15 ribu perhari, guru honorer berjibaku enam hari di sekolah mempersiapkan generasi bangsa mendatang. Pembayaran honor Guru non PNS, pada umumnya mengikuti jadwal pencairan dana BOS. Apabila tahun 2020 ini dicairkan dalam tiga tahap (artinya setiap empat bulanan) berarti selama dana BOS belum dibayarkan oleh Pemerintah mereka belum menerima honor. Bagaimana untuk membiayai hidup selama belum menerima honor? Rahasia Tuhan yang selalu memberikan rezeki untuk mereka. Semoga menjadi amal ibadah, dan Tuhan saja yang membayarnya nanti.

Dengan adanya Juknis BOS 2020, sudah dipastikan bahwa honor bisa 50% dari jumlah dana yang diterima sekolah? Belum dapat dipastikan, ada dua syarat yang harus dipenuhi agar alokasi dana honor 50% dan dapat dibayarkan oleh sekolah. Adapun syarat-syaratnya adalah

  1. Komitmen Kepala Sekolah yang memikirkan kesejahteraan Guru non PNS agar penghasilannya cukup dan tetap diberikan secara teratur tiap bulannya. Alih-alih memikirkan besaran honor Guru non PNS, dana BOS lebih difokuskan kepada pembiayaan operasional sekolah lainnya padahal selama ini telah cukup. Alasan yang digunakan adalah Pasal 9 dan Pasal 10 Juknis BOS 2020.  Pasal 10:  Dalam menggunakan dana BOS, Sekolah menentukan komponen penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sesuai kebutuhan.
  2. Guru Non PNS harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan pada Lampiran yang tak terpisahkan Permendikbud ini yaitu: pembayaran honor hanya diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019; (2) memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan; dan (3) belum memiliki sertifikat pendidik;

Tidak semua guru non PNS memiliki NUPTK’ karena pengajuan NUPTK mensyaratkan telah 2 (dua) tahun menjadi guru dengan SK Kepala Dinas setempat dan memiliki kualifikasi pendidikan S1. Prosedur pengusulan memperoleh NUPTK melalui dapodik sekolah dengan input data dan upload dokumen: (1) KTP; (2) Ijazah SD, SMP, SMA dan yang terakhir. Setelah itu menunggu verval oleh dinas pendidikan, setelah disetujui oleh dinas kemudian di verval LPMP, dan verval GTK. Persetujuan ini yang memerlukan waktu yang lama.

Bagaimana yang belum S1? tentu tidak bisa mengajukan NUPTK. Sekolah-sekolah nun jauh di sana, di daerah terpencil karena kekurangan Guru yang S1, banyak orang terpanggil hatinya untuk menjadi guru walaupun pendidikannya belum S1. Kasus yang seperti ini harus menjadi perhatian Pemerintah, karena tidak mungkin tidak dibayarkan honor sebagai guru karena mereka memang telah bekerja menjadi guru selama ini.

Memperhatikan penjelasan yang telah diuraikan, betapa banyak syarat yang harus dipenuhi oleh Guru Non PNS agar dapat dibayarkan honornya dari dana BOS Reguler. Semoga saja, ke depan perlu ada kebijakan baru lagi khusus untuk guru-guru non PNS agar mereka memperoleh pembayaran honor yang memadai dari dana bos reguler tanpa syarat-syarat yang memberatkan. Semoga memang benar berita-berita yang mengabarkan bahwa Pak Menteri berjuang untuk kesejahteraan Guru pada umumnya. Kepada Guru honorer di manapun, terima kasih atas pengabdian selama ini. Semoga rezeki yang diberikan Tuhan cukup selama ini, tanpa tergantung dari pembayaran honor guru dari dana BOS Reguler.

Tinggalkan Balasan