Merdeka Belajar (Sebuah Retorika?)

mb2

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Desember 2019, mengeluarkan empat pokok kebijakan yang disebut merdeka belajar, mencakup kebijakan ujian, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan penerimaan peserta didik baru. Ujian sekolah dalam perjalanannya mengalami berbagai pergantian istilah maupun sistem ujian. Pertama kali menjadi guru pada tahun 1990, ujian akhir sekolah dikenal istilah EBTA/EBTANAS dan dalam perjalanannya berganti-ganti kebijakan sampai tahun 2020 diselenggarakan  USBN dan UN  yang terakhir karena pada tahun 2021 akan diganti dengan assesmen sesuai kebijakan Menteri baru.

mb3Hampir seluruh Guru memaklumi, bahwa pergantian Menteri akan membawa perubahan kebijakan baru yang mengganti kebijakan lama. Harapan yang tak terucap, adalah semoga kebijakan baru tersebut benar-benar berdasarkan pertimbangan yang holistik yang ditujukan untuk mengatasi akar masalah mutu pendidikan bukan sekedar retorika. Selanjutnya ditunggu bagaimana sistem dan mekanisme assesmen yang akan diterapkan mulai tahun 2021. Selengkapnya untuk mencermati isi dari Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN UJIAN YANG DISELENGGARAKAN SATUAN PENDIDIKAN DAN UJIAN NASIONAL dapat di Download DI SINI

mb4Kebijakan yang ke tiga, adalah tentang pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dilakukan guru dengan memberi kebebasan penggunaan format RPP yang lebih sederhana. Pertanyaan yang muncul dari kebijakan ini, “apakah benar akibat komponen RPP yang rinci membuat guru-guru tidak kreatif mengembangkan RPP?” Barangkali perlu pengkajian yang lebih mendalam lagi agar ditemukan akar masalah yang sebenarnya guru tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengevaluasi pembelajarannya. Selengkapnya Surat Edaran Mendikbud tentang penyederhanaan komponen RPP ini dapat di DOWNLOAD DI SINI

mb5Kebijakan yang ke empat adalah tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sistem Zonasi selama dua tahun terakhir mendatangkan pro kontra yang luar biasa dari masyarakat, Kebijakan Zonasi masih diberlakukan dengan mengalami modifikasi pada porsi peserta didik yang di terima. Selengkapnya Permendikbud yang mengatur kebijakan PPDB ini dapat Download di sini. Semoga saja ke empat kebijakan pokok ini memberikan solusi dari sebagian permasalahan pendidikan di Indonesia.

Tinggalkan Balasan