Pedoman Pelaksanaan Kurikulum di Satuan Pendidikan pada Kondisi Khusus

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Pedoman Penyederhanaan Kurikulum pada Kondisi khusus pada tanggal 4 Agustus 2020, dengan sebuah Surat Keputusan Mendikbud Nomor 719/P/2O2O tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Keputusan ini sejak lama ditunggu-tunggu sebelum tahun pelajaran 2020/2021 di mulai. Semenjak ditetapkannya Belajar dari Rumah bulan Maret 2020, satuan pendidikan tidak memiliki landasan legal menyederhanakan kurikulum walaupun telah terbit surat edaran, bahwa pembelajaran tidak menuntaskan kompetensi dasar namun tetap saja memerlukan legalitas bukan sekedar Surat Edaran. Dengan terbitnya surat keputusan ini, para Pendidik semakin nyaman bekerja karena tuntutan mengajar 24 jam seminggu tidak perlu dipenuhi karena mustahil pembelajaran dari rumah (PJJ) dijamin 24 jam pelajaran.

Pasal penting yang terkait tentang penyederhanaan pelaksanaan kurikulum adalah: Pasal 3 mengatur bahwa dalam hal penetapan Kondisi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah maka pelaksanaan Kurikulum pada Kondisi Khusus tetap dilanjutkan sampai dengan berakhirnya tahun ajaran. Berarti pelaksanaan kurikulum yang disederhanakan tetap berlangsung walaupun kondisi khusus telah dicabut oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Siapa dan bagaimana penyederhanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus? Pada Lampiran SK ini dijelaskan: Satuan Pendidikan pada Kondisi Khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat:

  1. tetap mengacu pada Kurikulum nasional yang selama ini dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan;
  2. mengacu pada: l) kurikulum nasional untuk PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang berbentuk sekolah menengah atas dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan untuk Kondisi Khusus yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan; atau 2) kurikulum nasional untuk pendidikan menengah yang berbentuk sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan untuk Kondisi Khusus yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.
  3. melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.

Terdapat tiga pilihan cara penyederhanaan kurikulum seperti dijelaskan pada bagian lampiran SK ini, yaitu tetap mengacu pada kurikulum reguler; atau mengacu penyederhanaan oleh Pemerintah; atau dapat dilakukan secara mandiri oleh satuan Pendidikan. Pada lampiran SK ini dijelaskan juga bahwa Satuan Pendidikan dalam kondisi khusus tidak diwajibkan untuk  menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Praktik baik dalam hal penyederhanaan kurikulum Satuan Pendidikan Dasar telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara melalui KKG/MGMP untuk menentukan metode pembelajaran dengan penentuan KD yang esensial sampai ada pedoman. Ternyata pedoman yang diterbitkan melalui SK Mendikbud, memperbolehkan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.

Bagaimana dengan kewajiban Pendidik yang harus mengajar minimal 24 Jam pelajaran? Pada Pasal empat pada SK Mendikbud ini dinyatakan bahwa Ketentuan pemenuhan beban kerja minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu dikecualikan bagi pendidik pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Dengan demikian, SK ini memberikan landasan legalitas Pendidik pada kondisi khusus untuk mengajar sesuai kondisi dan situasi satuan pendidikan. Sesuai dengan tujuan diterbitkannya SK pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus, yaitu untuk memberikan fleksibilitas bagi Satuan Pendidikan untuk menentukan Kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran Peserta Didik. Konsekwensinya, assesmen yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan tidak mungkin dilakukan secara bersama dengan soal yang sama, maka Satuan Pendidikan harus juga melakukan assesmen secara mandiri. Semoga setelah kondisi khusus berlalu, pada setiap satuan pendidikan terbangun budaya kemandirian dan kreativitas yang tinggi untuk membelajarkan peserta didiknya. Secara lengkap Surat Keputusan Kemdikbud dapat Download di sini

Tinggalkan Balasan