Pengalaman Mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP)

Prakata: Tulisan ini berdasarkan pengalaman pribadi mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tertarik ikut dikarenakan sifatnya terbuka, bisa dari struktural maupun fungsional asalkan syarat dan ketentuan terpenuhi. Pengalaman pribadi ini ditulis agar siapapun yang berminat untuk ikut seleksi kelak dan di mana pun tempat lokasinya dapat memetik pengalaman ini danĀ  memiliki persiapan administrasi dan mental yang cukup.

Proses Penyiapan Syarat Administrasi: Pengumuman seleksi terbuka dapat dibaca di web kabupaten, setiap orang dapat mengakses dan pendaftaran mulai dibuka pada tanggal 1 sampai dengan 16 Desember 2020 pukul 16.00 WIB. Persyaratan untuk mengikuti seleksi ini, lumayan banyak sebagaimana dilihat pada gambar di samping. Penyiapan syarat administrasi perlu strategi agar tidak terlambat mendaftar, dikarenakan dalam waktu sehari tidak bisa dua dokumen selesai sekaligus. Misalnya legalisasi ijazah S1 atau yang lebih tinggi harus berasal dari perguruan tinggi tempat Ijazah tersebut diterbitkan. Legalisasi memerlukan waktu 1 s.d 3 hari.

Dokumen-dokumen yang lain selain ijazah yang memerlukan waktu adalah surat keterangan berkelakukan baik dari kepolisian, surat keterangan sehat dan bebas narkoba memerlukan waktu tersendiri tidak bisa digabung sekaligus. Surat keterangan sehat rohani harus dari rumah sakit jiwa (RSJ) juga memerlukan waktu 1-2 hari. Instrumen yang harus diselesaikan untuk memperoleh Surat Keterangan Sehat Rohani berjumlah 567 butir dengan pernyataan pola yang bolak balik, sehingga memerlukan konsistensi dan konsentrasi yang tinggi selama 2 jam tes. Sementara dokumen yang lain, relatif cepat diperoleh.

Pelaksanaan Tes: Setelah pemberkasan administrasi diumumkan hasilnya, keesokan harinya dilaksanakan Uji Kompetensi selama satu hari mulai pukul 08.00 s.d 17.30. Pertama, uji psikologi selama dua jam mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 10.00 dengan materi uji verbal, numerik, dan gambar. Kedua tes kompetensi teknis sebagai kepala dinas sesuai JPTP yang dipilih, mencakup kebijakan sebagai kepala dinas. Ketiga, tes kompetensi bidang sesuai dinas yang dilamar. Hasil dari uji kompetensi yang melampaui nilai 68 sebagai passing grade, dilanjutkan dengan tes makalah dan wawancara. Apabila hasil tes administrasi dan kompetensi diumumkan pada publik, hasil tes wawancara dan makalah langsung dilaporkan kepada Bupati.

Penutup: Hasil tes administrasi dan kompetensi selalu peringkat pertama, namun hasil terakhir yang diangkat sebagai Kepala Dinas tergantung pilihan Pak Bupati sesuai kewenangannya. Berdasarkan rangkaian seleksi yang diikuti, diperoleh pengalaman dan pemahaman yang cukup tentang dinamika penentuan kepala dinas. Semoga cerita singkat tentang pengalaman mengikuti seleksi ini, dapat dipetik manfaatnya.