Penggunaan Dana BOS Reguler harus melalui kesepakatan Tim Bos Sekolah, Guru dan Komite Sekolah

Permendikbud No 8 Tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 5 Februari 2020, adalah Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS Reguler Tahun 2020. Pada tahun 2020, tata cara penyaluran Dana BOS Reguler berbeda dengan tahun 2019, yaitu mulai tahun 2020 dana di transfer langsung dari Menteri Keuangan melalui KPKN langsung ke rekening sekolah. Pada tahun 2020, dana BOS Reguler akan dicairkan dalam tiga tahap yang besarnya mengikuti jumlah peserta didik yang valid di Dapodik Sekolah.

Besaran Dana BOS Reguler yang disalurkan ke satuan pendidikan sebagai berikut: a. Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SD setiap 1 (satu) tahun; b. Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMP setiap 1 (satu) tahun; c. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMA setiap 1 (satu) tahun; d. Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMK setiap 1 (satu) tahun; dan e. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB setiap 1 (satu) tahun.

Penggunaan dana BOS Reguler harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Sekolah, guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS Reguler harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan Satuan Pendidikan, khususnya untuk pengembangan program peningkatan kualitas belajar Peserta Didik di Sekolah. Berarti setiap sekolah dalam menyusun RKAS melibatkan seluruh warga sekolah dan semua terlibat dalam kesepakatan penggunaan dana. Perlu dipastikan hal ini berjalan pada setiap sekolah, agar transparansi dan akuntabilitas sekolah terbangun.

Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 memuat 8 bab, 22 pasal dan lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 4 mengatur syarat sekolah yang menerima dana BOS yaitu: a. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun; b. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik; c. memiliki izin operasional yang berlaku bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik; d. memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan e. bukan satuan pendidikan kerja sama. Sekolah penerima dana BOS ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Pada Pasal 9 ayat 3 dinyatakan bahwa penggunaan Dana BOS reguler untuk pembayaran honor paling banyak 50% dari dana yang diterima oleh sekolah. Bukan harus 50% untuk membayar honor namun maksimal dana yang dapat digunakan.

Syarat yang bisa dibayarkan honornya dijelaskan pada bagian Tata Pengelolaan di Lampiran point ke 12 yaitu pembiayaan untuk pembayaran honor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a) pembayaran honor hanya diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019; (2) memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan; dan (3) belum memiliki sertifikat pendidik; dan b) dalam hal terdapat sisa dana dalam pembayaran honor terhadap guru sebagaimana dimaksud pada huruf a) maka honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan yang berstatus bukan aparatur sipil.

Pelaporan setiap tahap harus dikirim di web kementerian, dan apabila sekolah tidak melaporkan penggunaan dana bos tepat waktu maka pencairan dana pada tahap berikutnya tidak dapat dilakukan. Untuk lebih lengkapnya, silakan Permendikbud 8 Tahun 2019 di download DI SINI Saja

Tinggalkan Balasan