Lompat ke konten

Standar Proses Menurut Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022

Pengantar Kata: Pada tanggal 5 April 2022 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek mengundangkan Peraturan baru tentang Standar Proses Pembelajaran yaitu Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 yang terdiri dari 5 BAB dan masing-masing BAB dirinci dalam bagian-bagian dan pasal. Jumlah keseluruhan Pasal pada Permendikbudristek ini adalah 25 Pasal.

Ketentuan umum yang meliputi pengertian entitas dalam peraturan ini diatur dalam Bab I yaitu pada Pasal 1 dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan (1) Standar Proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. (2) Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. (3) Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.(4) Satuan Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pada Pasal 2 disebutkan bahwa Standar Proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal. yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran sesuai konteks peserta didik pada satuan pendidikan masing-masing.

Implikasinya sangat jelas dan tegas bahwa aktivitas Pendidik yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian harus berpedoman dengan standar proses dalam peraturan ini. Seluruh bab dan pasal sangat penting dan berpengaruh pada proses pembelajaran di satuan pendidikan namun pada tulisan ini akan dibahas hal-hal penting saja dan menarik bagi penulis. Secara lengkap peraturan ini dapat di download pada Link berikut Permendikbudristek 16/2022 Sedangkan catatan penting dapat dibaca pada uraian berikut

Catatan Penting: Setelah membaca dan membandingkannya dengan Permendikbud tentang sstandar proses yang tidak berlaku lagi yakni Nomor 22 tahun 2016, Nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Proses kemudian dianalisis diperoleh beberapa point yang menarik (baru):

  1. Pada Bab II Bagian Kesatu disebutkan dalam beberapa pasal yaitu dokumen perencanaan pembelajaran disusun oleh pendidik sendiri, dengan tidak terikat pada format tertentu (fleksibel), mudah dipahami (jelas) dan memuat hal pokok dan penting (sederhana). Implikasi: terdapat berbagai bentuk format, jumlah halaman, dan berbagai kreasi dokumen perencanaan pembelajaran. Kriteria perencanaan minimal terdapat tujuan, langkah-langkah pembelajaran dan asesmen. Kesesuaian dan mutu perencanaan ditentukan dengan dasar refleksi oleh diri sendiri, sesama pendidik, kepala sekolah dan peserta didik. Pihak mana yang memberikan kriteria mutu belum jelas dalam peraturan ini
  2. Pada Bab II Bagian Kedua mengatur tentang capaian pembelajaran, tujuan, dan kurikulum. Istilah baru seperti capaian, tujuan, alur tujuan diatur dalam bentuk pasal dan ayat namun pada Pasal 5 ayat 3 dinyatakan bahwa penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan harus melibatkan peserta didik dan atau orang tua/wali peserta didik. Untuk satuan pendidikan khusus dan SMK juga harus melibatkan ahli dan dunia kerja. Implikasi: (1) Kepala Sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan agar memahami capaian, alur tujuan dan istilah baru pada peraturan ini melalui aktivitas literasi dan pengembangan diri. Pelatihan atau pendidikan bagi pendidik diperlukan agar dapat membangun persepsi yang sama terutama pihak Dinas Pendidikan sebagai pelaksana teknis kebijakan pendidikan di daerah. (2) Pelibatan peserta didik dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan diperlukan juknis yang jelas mengatur mekanisme dan jumlah peserta didik yang dilibatkan. Bagaimana dengan peserta didik PAUD dan SD apabila akan dilibatkan dalam pengembangan kurikulum. Kontribusi apa, di bagian mana, dan sampai tahap mana terlibat. Pelibatan orang tua/wali dan komite sekolah selama ini memang dilakukan, namun pelibatan peserta didik baru pada peraturan ini diatur. Apabila tidak ada kejelasan pedoman dan diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing sementara pihak Dinas dan Pengawas sekolah tidak dilibatkan dalam peraturan ini, maka di tingkat sekolah akan banyak mengalami kendala dan kesulitan. Alih-alih melibatkan peserta didik dalam pengembangan kurikulum, sekolah memodifikasi kurikulum yang telah ada sebagai jalan pintas. (3) Peraturan ini tidak menyatakan secara eksplisit tentang keterlibatan Dinas Pendidikan (baca: Pengawas Sekolah) dalam pengembangan kurikulum sekolah dapat menghadirkan masalah koordinasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kurikulum dikarenakan pengesahan berlakunya kurikulum diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah. Pada aturan hukum terkait Pemda, Penanggungjawab dan pengelolaan urusan pendidikan daerah bukan Kementrian yang bertanggungjawab namun Pemerintah daerah masing-masing yang memiliki tanggungjawab pendidikan di  daerah. 
  3. Pada Bab III yang mengatur pelaksanaan pembelajaran, prinsip dan kaidah pelaksanaan pembelajaran yang harus diterapkan oleh pendidik dalam peraturan ini tidak berbeda dengan standar proses sebelumnya walaupun masih ada hal baru yang menarik sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 9 ayat 3 yaitu: Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh Pendidik dengan memberikan: (a) keteladanan; (b) pendampingan; dan (c) fasilitasi. Lebih lanjut dinyatakan (Pasal 19): Pelaksanaan pembelajaran dengan memberikan keteladanan dilakukan dengan berperilaku luhur pada kehidupan sehari-hari. Pendampingan dilakukan dengan memberi tantangan, dukungan, dan bimbingan bagi Peserta Didik dalam proses belajar. Fasilitasi dilakukan dengan memberikan akses dan kesempatan belajar bagi Peserta Didik sesuai dengan kebutuhan. Implikasi: Pendidik harus menguasai teknik dan terampil melaksanakan pendampingan dan fasilitasi. Selama ini jarang dipraktikkan oleh kebanyakan pendidik. Implikasi yang berat namun mulia adalah memberikan keteladanan, pendidik harus berprilaku luhur dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh ada celah berprilaku tak sesuai norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
  4. Pada Bab IV yang mengatur penilaian proses pembelajaran, merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran pendidik. Pada Bab 4 ini hampir seluruh pasal mengatur ketentuan baru yang sebelumnya tidak ada dalam Standar Proses sebelumnya. Asesmen (penilaian) proses pembelajaran yang mencakup perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh Pendidik sendiri, sesama pendidik, kepala sekolah dan peserta didik yang dilakukan dalam dua tahap: (1) pendidik menulis refleksi diri tentang perenanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan diamati oleh sesama pendidik, kepala sekolah dalam rangka asesmen dan dilanjutkan (2) refleksi diri terhadap hasil asesmen yang dilakukan bersama sesama Pendidik, kepala Satuan Pendidikan, dan/atau Peserta Didik. Tujuan asesmen model refleksi ini adalah  (1) membangun budaya saling belajar, kerja sama, dan saling mendukung, (2) membangun budaya reflektif; dan memberi umpan balik yang konstruktif; (3) membangun budaya transparansi, objektivitas, saling menghargai, dan mengapresiasi keragaman pendapat dalam menilai proses pembelajaran; membangun suasana pembelajaran yang partisipatif dan untuk memberi umpan balik kepada Pendidik dan Peserta Didik; dan  melatih Peserta Didik untuk mampu berpikir kritis. Implikasi: Pendidik harus terampil menulis jurnal pembelajaran berbentuk refleksi yang mengungkapkan keberhasilan, kegagalan, dan tindak lanjut. Setiap pendidik harus membangun komunikasi harmonis, kompak dan bergotongroyong meningkatkan kualitas pembelajaran. Mengaktifkan komunitas praktisi di satuan pendidikan masing-masing. Sekolah juga harus melibatkan Pengawas Sekolah (Dinas) untuk berperanserta dalam asesmen proses pembelajaran. Karena sebelumnya (Permendikbud 22/2016) menyatakan pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Sekolah agar melakukan peningkatan kemampuan menulis refleksi bagi pendidik dan juga kemampuan menganalisisnya.

Penutup Kata: Secara sepintas tampaknya kementerian mengejar waktu agar target penerapan Kurikulum Merdeka pada Juli 2022 telah memiliki landasan hukum secara formal, yang  salah satunya  Permendikbudristek 16/2022.  Alasannya, isi dari peraturan ini hampir seluruhnya bersumber dari isi Kepmendikbudristek 371/M/2021 tentang Kurikulum Sekolah Penggerak walaupun tidak sama persis.  Tampaknya menjadi ciri tersendiri, peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian ini dalam perjalanannya hampir selalu diperbaiki kembali. Bagaimana dengan pendapat pembaca? Apakah anda memiliki Pendapat yang lain tentang Peraturan ini? Jika Anda ingin berpendapat silakan tulis komentar pada kolom komentar (Bdl, 280422)

Tinggalkan Balasan

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!